KALIANDA – ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli melalui surat nomer : 4.0.0.4.1.4./40./II.01/I/25, tertanggal 25 Januari 2025 telah mengundang Forum (Paguyuban) Tenaga Honorer di Lampung Selatan yaitu : Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG PPPK), Forum Tenaga Honorer Teknis Kategori II dan Aliansi Honorer R3 Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD, menyebutkan bahwa komisi I dan IV akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yaitu Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada : Hari Jumat, 31 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Badan Anggaran DPRD setempat.
Dalam RDP ditegaskan bahwa BKD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan harus menyertakan elemen masyarakat sebagaimana yang disebutkan diawal surat.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas nasib para tenaga honorer di Lampung Selatan yang hingga awal tahun 2025 ini tak kunjung mendapat kepastian status dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Menanggapi rencana RDP, Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG PPPK) Kabupaten Lampung Selatan Fulkan Gaviri, S.Pd., Gr, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima undangan RDP.
Ketika ditanyakan apa yang akan disampaikan dalam RDP nanti, dengan gamblang Fulkan mengatakan bahwa GLPG PPPK akan memohon kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar membuka formasi PPPK Guru Penuh Waktu di Lampung Selatan, sesuai dengan jumlah pelamar R1, R2 dan R3, atau sesuai kebutuhan guru Lampung Selatan . “Mudah-mudahan RDP akan membawa angin segar bagi kami para tenaga honorer di Lampung Selatan,” ujar Fulkan.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Agus Sartono, saat menerima Forum Tenaga Honorer K2 Lampung Selatan pada hari Selasa 14 Januari 2025 yang menyambangi kantor DPRD, pernah berjanji bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas nasib tenaga honorer bersama BKD kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada awal Bulan Februari 2025. “Kita cari waktu senggang. Kan sekarang jadwal DPRD sudah full sampai akhir Bulan Januari, kemungkinan bulan depan (Februari) baru bisa dilaksanakan RDP,” janji Agus Sartono dihadapan Abdul Rohim, SH, MH, ketua Forum Tenaga Honorer K2 saat itu.
(*)
