Lampung Selatan-Kabar panas mengguncang Lampung Selatan! Kecurigaan kian menguat bahwa sejumlah “Dapur MBG” yang seharusnya menjadi program publik, justru disalahgunakan dan dikendalikan oleh pihak-pihak yang punya hubungan dekat dengan anggota DPRD Lampung Selatan atau pejabat daerah. Modus operandi nepotisme dan konflik kepentingan tercium jelas, mengancam integritas proyek yang seharusnya melayani masyarakat.
Sorotan tajam tertuju pada “Dapur SPPG” di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo. Bukan isapan jempol belaka, kuat dugaan fasilitas ini adalah milik anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PKB, berinisial S. Lebih mencengangkan, warga sekitar bahkan menuding lokasi tersebut adalah kediaman istri sang wakil rakyat. Jelas, ini bukan sekadar rumor, melainkan sinyal bahaya penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
”Dapur MBG di Desa Sidorejo itu di rumah salah satu Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PKB berinisial S. Kalau tidak salah, itu rumah istri nya ,” ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya, memperkuat tudingan adanya praktik tak etis.Jumat (3/4/2026).
Meski tak ada aturan tertulis yang secara gamblang melarang, keterlibatan legislator dalam pengelolaan program seperti ini adalah bom waktu. Fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD terancam lumpuh, karena bagaimana mungkin mereka mengawasi program yang justru dikangkangi oleh koleganya sendiri? Ini adalah pukulan telak bagi prinsip checks and balances dalam pemerintahan.
Masyarakat muak dengan kondisi ini. Kepercayaan publik terkikis habis, apalagi ketika pelaku usaha lokal yang jujur dan mandiri justru tersingkir. Dominasi pihak tertentu dalam pengelolaan SPPG bukan hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga berisiko tinggi menggagalkan tujuan mulia program MBG: peningkatan gizi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Hingga kini, kebungkaman menjadi respons dari pihak-pihak terkait. Tak ada klarifikasi, tak ada bantahan. Masyarakat menuntut transparansi total dan evaluasi menyeluruh. Program MBG bukan bancakan politik, melainkan hak rakyat! Sudah saatnya tirai misteri ini dibuka lebar, demi mengembalikan marwah keadilan dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke tangan yang berhak.***
