Lampung Selatan,MR– Di beberapa naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang sudah menjadi informasi publik, khususnya dalam bentuk ‘Surat Biasa’, terkadang ada tertulis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Misalnya, “Kepada Yth. Pengguna Anggaran OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis”, atau “Kepada Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Penulisan yang berbeda-beda ini terkadang membingungkan. Mana yang benar, SKPD, OP atau hanya PD (Perangkat Daerah).
Kepala Bappeda Lamsel Aryan Saurian, mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tidak dikenal SKPD maupun OPD. Tapi hanya Perangkat Daerah (PD).
Katanya, istilah OPD itu memang ada. Yaitu, dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang OPD. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 125 PP Nomor 18 Tahun 2016, maka PP Nomor 41 Tahun 2007 itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
“Jadi tak ada lagi istilah OPD atau Kepala OPD. Kalau ada yang menulis Kepala OPD, maka acuannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang OPD yang saat sudah tidak berlaku,” jelas Aryan.
Sedangkan istilah SKPD, kata Aryan lagi, baik dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014, tidak ada.
“Demikian pula dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang OPD, tidak ada istilah SKPD,” terangnya.
(Sior)
