Biaya Rawat Inap di RSUD Talang Ubi Termahal di Sumsel, DPRD Minta Inspektorat Turun

oleh -54 views

Lampung Selatan – Ternyata biaya layanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talang Ubi termahal dibandingkan rumah sakit milik pemerintah yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel).

 

Hal tersebut terungkap saat digelarnya paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang membahas delapan raperda termasuk Raperda Tarif Layanan Kesehatan kelas 3 di RSUD Talang Ubi, Selasa (26/2/2019).

 

Tentu mahalnya biaya perawatan di RSUD Talang Ubi itu menjadi sorotan Pansus DPRD PALI, sehingga mempertanyakannya kepada pihak RSUD Talang Ubi.

 

“Jadi biaya perawatan di RSUD Talang Ubi sangat mahal dibandingkan dengan rumah sakit pembanding seperti di Way Kanan, Provinsi Lampung, Muaraenim, dan Prabumulih termasuk Rumah Sakit Ar Bunda Prabumulih,” kata Ketua Pansus DPRD PALI, H Asri AG saat menyampaikan laporannya.

 

Saat ditanyakan, lanjut Asri, pihak RSUD Talang Ubi beralasan salah hitung sehingga biaya menjadi mahal.

 

“Kami pertanyakan sejak kapan salah hitung berlangsung. Tapi pihak rumah sakit tidak bisa menjawab dan hal itulah yang menjadi pertanyaan kami,” ucapnya.

 

Menurutnya, dengan adanya Perda tentang tarif layanan kelas 3 di RSUD Talang Ubi, maka ketentuan tarif harus mengacu pada Perda, sehingga bisa lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat.

 

“Kalau di daerah lain bukan hanya kelas 3, tapi setiap kelas baik kelas 1 dan 2. Karena memang sudah ada ketentuan dari peraturan perundangan. Karenanya sekarang tarif RSUD Talang Ubi harus mengacu pada Perda, sehingga bisa terjangkau dan murah,” bebernya

 

Sementara, Ketua DPRD PALI, Drs H Soemarjono mengatakan, dengan mahalnya tarif layanan di RSUD Talang Ubi maka pihaknya akan meminta kepada Inspektorat PALI untuk melakukan pemeriksaan.

 

“RSUD Talang Ubi salah terjemah dengan peraturan yang mengharuskan setiap badan usaha milik daerah itu harus jadi BLUD. Walaupun sudah jadi BLUD, bukan hanya profit yang dikejar tapi pelayanan juga harus dimaksimalkan,” tegasnya.

 

Politisi PDI Perjuangan ini mengakui, jika Idelanya BLUD itu sedikit demi sedikit mengurangi subsidi.

 

“Tapi itu kan untuk BLUD yang sudah menguntungkan dengan tidak mengurangi layanan yang ada,” pungkasnya. (adj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *