LAMPUNG.MEDIARI.co,- Kasus dugaan belum dibayarkan nya jasa pelayanan (Jaspel) pegawai RSUD Bob Bazzar bulan Juni 2025 yang dikeluhkan pegawai setempat terus mencuat ke permukan. Keluhan sejumlah pegawai ini di dapatkan pada saat sejumlah wartawan ingin menemui Plt Direktur, Reni Ayu Fatimah di kantornya untuk keperluan konfirmasi pemberitaan, Selasa 1 Juli 2025.
Untuk diketahui, jaspel merupakan penghasilan tambahan yang diterima pegawai RSUD Bob Bazzar selain gaji. Jumlahnya bisa mencapai tiga kali lipat dibanding gaji pokok yang diperoleh.
Berdasarkan informasi, hampir semua pegawai di RSUD Bob Bazzar belum menerima pembayaran jaspel. Ratusan karyawan itu meliputi perawat hingga dokter. Jumlahnya jaspel yang belum dibayar selama bulan Juni 2025 sekitar kurang lebih Rp2 ,6 Miliar.
” Benar, memang ada kewajiban RSUD untuk membayar kekurangan jasa pihak ketiga. Tapi kewajiban itu memang menjadi tanggung jawab pihak manajemen untuk segera menyelesaikannya. Kemudian, apa kaitannya kewajiban itu tadi dengan pembayaran jaspel. Kan tata kelola keuangan pada BLUD RSUD Bob Bazzar, sepenuhnya kan memang menjadi otoritas kewenangan mereka sendiri. Kok malah dikait-kaitkan dengan jaspel,” ujar sumber terpercaya .Selasa 1 Juli 2025.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pegawai RSUD setempat mengatakan mengenai pembayaran jaspel di RSUD Bob Bazzar yang belum diterima.
“Ya kok pas bulan ini, waktu keperluan anak sekolah berbarengan. Ada yang kenaikan kelas, yang kecil masuk SD, perlu seragam, buku, sepatu, tas. Gak bisa gak, kok malah jaspel macet,” ujarnya seraya mengatakan perhitungan dia sebelumnya sudah cukup matang untuk keuangan Juni ini.
“Kalau saya sih gak terlalu pusing, bisa cari tambahan di luar. Apa aja lah, kebon mertua pun gak apa kita garap kalau urusan darurat seperti ini. Pokoknya asal masih bisa makan, anak-anak masih bisa sekolah, dunia masih terasa aman,” timpal yang lainnya seraya terkekeh menghibur diri.
Menurut mereka, secara umum alasan yang didapat oleh mereka dari pihak manajemen sama. Jaspel Juni dikatakannya untuk talangan bayar hutang. Namun menurut mereka tidak dijelaskan, untuk bayar hutang apa sehingganya mengorbankan hak pegawai. Asalkan terbuka dan disertai dengan dalil yang masuk akal, pegawai rasanya bisa menerima.
“Kami hanya pegawai kecil, hanya bisa mengeluh di belakang. Coba lah bantu kami, paling tidak dijelaskan masalahnya, jadi misalnya ada hal yang sifatnya kebijakan, kami akan bisa terima secara ikhlas penundaan pembayaran jaspel ini,” tukasnya.
(*)
