RAJABASA,-Politisi muda Bella Jayanti Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kecamatan Rajabasa, pada hari Senin (21/07/2025).
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan komitmen legislatif untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Dalam keterangannya Wakil Ketua III DPRD kabupaten Lamsel menyampaikan bahwa peninjauan dilakukan di dua lokasi, yakni pembangunan bedah rumah di Desa Banding dan renovasi fasilitas pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Rajabasa.
“Ada tinjauan bedah rumah di Desa Banding dan tinjauan renovasi sekolah di SMP 1 Muhammadiyah Rajabasa,” ujarnya.
Bella menegaskan bahwa DPRD adalah sebagai mitra strategis di pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk turut serta menyukseskan berbagai program yang berpihak kepada rakyat, termasuk dalam sektor perumahan dan pendidikan.
“Kita (DPRD) sebagai mitra kerja Kepala Daerah berkomitmen harus turut serta mensukseskan program-program ini,” katanya.
Bella juga menekankan bahwa kehadiran pemerintah melalui program BSPS merupakan bentuk perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“ DPRD dan Pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan hak, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak. Ini bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat,” ungkapnya Politisi muda, Bella Jayanti.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Banding, Juheruddin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan DPRD atas pelaksanaan program BSPS di wilayahnya.
“Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat kami, terutama mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni. Terima kasih kepada Pemkab dan DPRD kabupaten Lampung Selatan,” katanya.
Program BSPS ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat melalui peningkatan kualitas hunian.
Diharapkan, dengan pengawasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif, program tersebut akan dapat terus berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak untuk warga miskin yang membutuhkan, tutupnya kades banding.
(*)
