LAMPUNG SELATAN – Status Kecamatan Candipuro sebagai kediaman Wakil Bupati Lampung Selatan membuat delapan proyek rekonstruksi jalan tahun 2026 jadi sorotan. Publik menilai, proyek di wilayah itu seharusnya menjadi contoh kualitas infrastruktur, bukan pengulangan kegagalan.
Sebabnya jelas trauma proyek 2024 dan 2025 belum hilang. Saat itu, jalan yang dibangun dengan anggaran termasuk biaya perawatan justru retak, berlubang, dan mengelupas sebelum genap setahun.
“Candipuro ini rumah Wabup. Kalau di sini saja jalannya seumur jagung, bagaimana daerah lain?” kata seorang tokoh masyarakat, Jumat 4/7/2026.
Tahun ini Dinas PUPR menggarap delapan ruas: R.118 Beringin Kencana–Purwodadi, R.103 Way Gelam–Balinuraga, R.107 Pulau Bambu–Rawa Selapan, R.121 Sp. Cerucuk–Cinta Mulyo, R.123 Sp. Sidoluhur–Banyumas, R.029 Titi Wangi–Trimomukti, Jl. Kyai A. Junaidi lanjutan, dan Jalan Lingkungan Pasar Beringin Kencana.
Warga mendukung, tapi menuntut pengawasan ketat. Dugaan praktik borong paket lalu subkontrak ke pihak ketiga tanpa kontrol mutu pada 2025 disebut jadi biang keladi jalan cepat rusak.
Sekda Lampung Selatan Supriyanto sudah mengingatkan sejak penandatanganan kontrak 2025 lalu, tak boleh ada mark up, pengurangan volume, dan penurunan mutu. “Praktik curang sama dengan merugikan negara. Risikonya pidana dan perdata serius,” tegasnya.
Kini bola ada di Pemkab dan kontraktor. Warga Candipuro tak butuh seremonial. Mereka menagih bukti jalan di kampung Wakil Bupati harus berkualitas, tahan lama, dan bebas korupsi.
(*)
