BANDAR LAMPUNG — DPD Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Provinsi Lampung menyatakan penolakan tegas terhadap pengangkatan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk “cacat logika kekuasaan” sekaligus pengkhianatan terhadap etika perjuangan dan loyalitas para relawan.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan Jumat (3/10/2026), Ketua DPD Bara JP Lampung Faisol Sanjaya menegaskan, kekuasaan tanpa logika adalah anarki, dan kekuasaan tanpa etika adalah pengkhianatan.
”Negara yang dibangun dari keringat relawan, dari air mata emak-emak di TPS, dari uang recehan anak muda untuk kaos, tiba-tiba menyerahkan mimbar sucinya kepada orang yang kemarin meludahi mimbar itu,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Bara JP Lampung, Syahganda Nainggolan memiliki rekam jejak yang dinilai bertentangan dengan perjuangan yang dijalankan:
Pertama, ia merupakan tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang menjadikan pemerintahan Joko Widodo sebagai musuh bersama, hingga berujung pada vonis penjara pada 2021.
Kedua, pada Pemilu 2024, ia menjadi juru kampanye untuk kubu lawan, berdiri di barisan Anies Baswedan berhadapan langsung dengan pasangan Prabowo-Gibran.
Ketiga, pasca-pemilu, ia terus menyerang kehormatan Presiden Jokowi serta mempertanyakan keabsahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara konsisten di ruang publik.
”Maka ketika hari ini ia diangkat, inilah ironi paling kejam ,musuh diberi karpet merah, sementara prajurit dibiarkan berdiri di luar istana. Ini bukan politik akomodatif, ini politik bunuh diri,” tegas Faisol.
Bara JP Lampung menilai keputusan tersebut mengandung tiga “racun” yang akan merusak kekuasaan dari dalam.
Pertama, mengabaikan pengorbanan jutaan relawan. Pesannya menjadi jelas: loyalitas tidak dihargai, sementara serangan dibalas kehormatan.
Kedua, memutarbalikkan etika. Seolah-olah semakin keras menyerang penguasa, semakin besar peluang mendapat jabatan. Kesetiaan dianggap kebodohan, pengkhianatan dianggap strategi.
Ketiga, menempatkan “duri dalam daging”. Jabatan Kepala Badan Komunikasi Presiden adalah mulut Presiden. Menempatkan orang yang menolak arah kebijakan Asta Cita sama saja menaruh racun di kendi air minum sendiri.
Oleh karenanya, atas nama DPD Bara JP Lampung, Faisol Sanjaya menyampaikan tiga tuntutan tegas.Mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencabut Surat Keputusan pengangkatan Syahganda Nainggolan. Jangan biarkan satu keputusan menghapus pengorbanan jutaan relawan.Mengungkap ke publik siapa pihak yang merekomendasikan nama tersebut. Rakyat berhak tahu siapa yang membawa nama oposisi masuk ke lingkaran kekuasaan.
Mengembalikan marwah Istana kepada para penjaganya. Rangkul rakyat kecil, bukan elit oposisi yang kalah dan haus jabatan.
”Sejarah tidak mencatat penguasa yang besar karena merangkul musuh sambil menginjak teman seperjuangannya. Kekuasaan yang melupakan siapa yang membawanya ke puncak, sedang menggali kuburnya sendiri,” tutup pernyataan itu.
(red)
