KANDANG SAPI _Perbedaan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto terlihat dari prioritas belanja pemerintah.
Pada era Jokowi, APBN banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Periode 2015-2019, defisit APBN rata-rata dijaga sekitar 2,32 persen. Kondisi berubah drastis saat pandemi Covid-19, ketika defisit mencapai 6,14 persen pada 2020 dan 4,57 persen pada 2021.
Setelah pandemi mereda, defisit kembali ditekan menjadi 2,35 persen pada 2022, 1,61 persen pada 2023, dan sekitar 2,29 persen atau Rp507,8 triliun pada 2024.
Pembangunan jalan tol, bendungan, bandara, kereta cepat hingga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi bagian penting dari strategi pembangunan pemerintahan Jokowi.
Sementara pada era Prabowo Subianto, arah APBN mulai bergeser. Selain pembangunan, pemerintah menempatkan program sosial, ketahanan pangan, desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan. Dalam APBN 2025, defisit direncanakan sebesar 2,82 persen dan realisasinya pada akhir 2025 mencapai sekitar Rp695 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.
Untuk 2026, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dengan pendapatan Rp3.147,7 triliun. Dengan demikian, defisit diproyeksikan mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.
Pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran aparatur dan mengarahkannya untuk membiayai program prioritas, termasuk MBG serta pembangunan ekonomi desa.
Di sisi lain, pembentukan Danantara diarahkan untuk mengonsolidasikan aset dan kekuatan BUMN strategis. Pemerintah berharap pengelolaan aset, dividen, investasi, dan hilirisasi komoditas dapat menjadi sumber pertumbuhan baru tanpa terus bergantung pada penambahan utang.
Data hingga Agustus 2026 menunjukkan pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target, sementara belanja mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu. Defisit tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.
Tantangan APBN
Perubahan orientasi APBN tersebut tetap memiliki tantangan. Salah satunya kewajiban pembayaran utang jatuh tempo yang meningkat. Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen membutuhkan investasi besar, sementara realisasi pertumbuhan masih berada di kisaran 4,9-5,1 persen.
Jika target pendapatan negara tidak tercapai, pemerintah menghadapi pilihan sulit antara meningkatkan pembiayaan melalui utang atau meningkatkan penerimaan pajak.
Kondisi tersebut pada akhirnya perlu diperhitungkan agar kebijakan fiskal tidak memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Jika era Jokowi identik dengan APBN untuk membangun infrastruktur agar roda ekonomi bergerak, maka era Prabowo berupaya menggerakkan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat, desa, pangan, dan konsolidasi aset negara.
Harapan Masyarakat
Di tengah perubahan arah kebijakan tersebut, harapan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan program bantuan atau program gratis.
Masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, harga kebutuhan pokok yang stabil, lapangan kerja yang nyata, serta kebijakan yang benar-benar dirasakan hingga tingkat bawah.
Harapan lainnya adalah kepemimpinan yang adil dan berintegritas. Pendidikan dan layanan kesehatan yang merata juga menjadi kebutuhan utama masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
Pemerintah melalui RPJMN 2025-2029 telah menetapkan sejumlah target pembangunan, termasuk peningkatan usia harapan hidup dari 72,13 tahun pada 2023 menjadi 75,4 tahun pada 2029.
Masyarakat juga berharap program MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan berbagai program pemberdayaan ekonomi mampu membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi maupun besarnya anggaran yang terserap. Masyarakat membutuhkan tiga hal utama: rasa adil, melalui bantuan yang tepat sasaran; rasa aman, melalui harga yang stabil dan pekerjaan yang tersedia; serta rasa didengar, melalui kebijakan yang benar-benar dilaksanakan sampai ke tingkat bawah.
Dengan demikian, tantangan utama APBN era Prabowo bukan sekadar bagaimana membelanjakan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Kandang Sapi, 5 Oktober 2026
Apriyan Sucipto
(Rilis)
