LAMPUNG SELATAN— Dugaan praktik money politik dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, semakin menguat. Seorang warga yang merupakan daftar pemilih tetap dalam Pilkades tersebut mengaku menerima uang Rp 200 ribu langsung dari calon nomor satu beserta timnya.
“Diterima langsung dari tangan calon kades nomor satu dan timnya sebesar Rp 200,” ujar warga yang namanya enggan disebutkan.Rabu (11/10/2026).
Desa Kertosari terbagi menjadi 11 dusun. Munculnya pengakuan warga ini menambah keraguan masyarakat terhadap integritas proses pilkades.
Sebelumnya, calon Siswo Handoko juga sudah melaporkan dugaan money politik senilai Rp 200 ribu kepada panitia sejak sehari sebelumnya. Namun hingga proses penghitungan suara selesai, laporan tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi.
Berdasarkan hasil penghitungan suara yang diperoleh, dari total 151 mata pilih, Koko Nugroho selaku calon nomor satu meraih 67 suara, disusul Sarwadi 42 suara, dan Siswo Handoko 38 suara. Dua warga memilih golput.
Panitia pilkades dipimpin Sekdes Desa Kertosari, beranggotakan pamong desa dan tokoh masyarakat. Proses penghitungan juga dihadiri unsur Muspika serta Sekcam Kecamatan Tanjung Sari.
Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan telah menjelaskan mekanisme teknis Pilkades PAW. Berbeda dengan pilkades reguler, Pilkades PAW memiliki aturan khusus yang mengutamakan musyawarah desa guna mengisi kekosongan jabatan kepala desa untuk sisa masa jabatan.
Kepala DPMD Lampung Selatan, Erdiansyah, SH, MM, menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyesuaian regulasi terbaru.
Dugaan money politik ini menjadi ujian nyata terhadap kepatuhan penyelenggara terhadap aturan. Redaksi terus berupaya meminta klarifikasi dari calon nomor satu, panitia pilkades, pihak kecamatan, DPMD, serta pengawas pilkades. Perkembangan kasus ini akan kami sampaikan kepada masyarakat.
(Supri)
