MEDIA RI, Surabaya_Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat posisi Jatim sebagai Gerbang Nusantara Baru, dikutif dari KBRN Surabaya Senin,(14/10/2024)
Melalui tulisannya Anik Hasanah dengan Editor Benny Hermawan mengungkapkan, Memasuki usia ke-79 Pemprov Jatim kucurkan dana Rp 1 Triliun untuk Madrasah Diniyah sebagai salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah dengan memperkuat pendidikan pesantren. Selama lima tahun terakhir (2019-2024), program peningkatan SDM ini menjadi prioritas utama Pemprov Jatim.
Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa penguatan pendidikan diniyah di pesantren menjadi fokus utama karena terdapat lebih dari 6.600 pesantren di Jatim, baik yang tradisional (salaf) maupun modern.
“Dukungan nyata kami untuk pesantren diwujudkan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Program ini dijalankan melalui Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS),” ujar Adhy pada Senin (14/10/2024)
Program ini diluncurkan karena Madrasah Diniyah dinilai berperan penting dalam meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa. “Pemprov Jatim sangat fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program BPPDGS dan Bosda Madin adalah ujung tombak dalam meningkatkan SDM di lingkungan pesantren,” tambahnya.
Adhy memperkirakan bahwa anggaran yang digelontorkan untuk program BPPDGS atau Bosda Madin dalam lima tahun terakhir mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Untuk tahun 2024, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 200.456.190.000 yang akan didistribusikan di 38 kabupaten/kota dalam enam bulan pembayaran.
BPPDGS atau Bosda Madin memiliki beberapa sasaran program, termasuk untuk santri, siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula dan Wustho, serta peserta program kejar Paket A/B dan Paket A/B di pondok pesantren. Selain itu, program ini juga mendukung ustadz dan guru di madrasah diniyah, baik di tingkat SD/MI/Salafiyah maupun SMP/MTs.
“Tujuan Bosda Madin juga untuk meringankan beban orang tua, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar dapat membiayai pendidikan santri dan siswa di Provinsi Jawa Timur,” jelas Adhy.
Pemprov Jatim juga memperhatikan kesejahteraan para guru dengan alokasi honorarium kinerja bagi kepala sekolah dan guru PAUD, TK, SD, dan SMP non-PNS di Jatim sebesar Rp 19.368.000.000 per tahun.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM lulusan pesantren, Pemprov Jatim menyediakan beasiswa S1, S2, dan S3 bagi santri dan guru madrasah diniyah sejak 2019-2024, dengan total 5.683 penerima beasiswa.
Adhy menawarkan jumlah penerima beasiswa: 3.080 untuk program S1, 1.355 untuk S2, 130 untuk S3, serta 995 penerima beasiswa program M1 dan M2 atau setara S1 dan S2 di Ma’had Aly, perguruan tinggi khas pesantren.
“Untuk program S1 di Universitas Al-Azhar Mesir, sudah ada 123 mahasiswa yang kami kirim dengan beasiswa Pemprov Jatim. Ini merupakan upaya besar dalam meningkatkan kualitas SDM di pesantren,” ungkapnya.
Untuk infrastruktur pendidikan, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 157.080.473.527 untuk pembangunan sarana infrastruktur di 615 lembaga pendidikan, termasuk PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, SMA, SMK, dan pesantren di seluruh Jatim.
Pemprov Jatim juga menjalankan program Pendidikan Kesetaraan Vokasi dengan anggaran Rp 4.999.500.000 yang menyasar 11 kabupaten dengan IPM rendah di Jatim.
“Kami optimis dengan program yang telah dan akan dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas SDM Jatim untuk menuju Indonesia Emas 2045 serta mengukuhkan posisi Jatim sebagai Gerbang Nusantara Baru,” tutup Adhy pada tulisan Anik Hasanah itu.(*)
Pewarta : Nurdin Pewarta Nusantara
Sumber : KBRN/Anik Hasanah_Benny Hermawan