MEDIA RI,Jakarta_Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut diminta Prabowo untuk kembali memimpin Kementerian Keuangan dalam kabinet pada pemerintahan Prabowo Subianto _ Gibran Rakabuming.
Seperti diketahui Sri Mulyani Indrawati termasuk orang yang turut menyambangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jakarta, pada Senin (14/10) malam. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu adalah satu dari 49 orang yang disebut-sebut akan menjadi menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Seperti dilansir dari Antara Sri Mulyani mengatakan Prabowo memintanya untuk kembali memimpin Kementerian Keuangan.
Mengapa Prabowo ingin Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan ? demikian BBC News Indonesia dalam sebuah pemberitaannya Rabu,(16/10/2024). Bagaimana Sri Mulyani dapat mengatasi beban utang ‘warisan’ dari Presiden Jokowi ? Seperti berikut diungkap BBC News Indonesia,
“‘Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut tantangan terbesar Prabowo adalah warisan utang pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani selaku menteri keuangan mengetahui teknis persetujuan utang.
“Ibaratnya, Sri Mulyani diminta bertanggung jawab terhadap kebijakan utang di era Jokowi,” ujarnya.
Meski begitu, Bhima khawatir apabila kebijakan ke depannya masih tetap bersifat “gali lubang, tutup lubang” dengan menerbitkan utang baru yang lebih besar, maka ekonomi Indonesia bisa memburuk.
“Utang yang menumpuk di era Sri Mulyani tidak berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita ‘kan 5% saja,” ujarnya.
Bhima juga menyoroti keengganan Sri Mulyani atas terbentuknya BPN.
Dia berpendapat Sri Mulyani ingin kendali penuh dalam hal fiskal karena pemisahan ini akan mempersulit menteri keuangan dalam memastikan kenaikan penerimaan dari pajak.
“Apalagi Prabowo menjanjikan rasio pajak 23% dari PDB. Sekarang saja rasio pajaknya hanya 10%,” ujarnya.
Di sisi lain, Bhima berpendapat kebijakan-kebijakan Sri Mulyani ini adalah akan memperburuk ketimpangan karena sosoknya banyak mengeluarkan insentif pajak untuk pengusaha besar
“Sementara untuk yang kelas menengah akan semakin tertekan,” ujarnya.
Dalam jangka menengah, Bhima menyebut Sri Mulyani harus berani mengerem program-program strategis nasional (PSN) yang sudah terlalu membebani keuangan negara.
“IKN, misalnya. Sri Mulyani harus berani mengerem karena anggarannya sudah sangat terbatas. Kalau dilakukan anggaran jor-joran seperti era Jokowi untuk IKN, tentunya juga kurang menguntungkan bagi Prabowo,” ujarnya.
Ekonom INDEF, Eko Listiyanto, menyebut dirinya berharap utang negara pada era Prabowo bisa diturunkan mengingat proyek-proyek infrastruktur sudah banyak dilakukan pada era Jokowi.
“Sebetulnya utang dan tidak utang itu tergantung bagaimana Presidennya, kan? [Kalau] presidennya minta banyak, minta ini itu, yang paling cepat kan menerbitkan SBN [Surat Berharga Negara],” ujarnya. “‘ (*)
Dikabarkan ada tiga Wakil Menteri Keuangan yang ditunjuk Presiden Prabowo yang akan mendampingi Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Salah satu tugasnya adalah melakukan optimalisasi penerimaan negara.
Dikutif dari Liputan 6 Tiga nama yang menjadi calon Wakil Menteri Keuangan tersebut adalah, Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Dua di antaranya kini menjabat sebagai Wamenkeu, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selain Melakukan optimalisasi penerimaan negara Abimanyu juga mengungkap tugas yang diberikan oleh Prabowo Subianto lainnya,
“Begini, jadi kami ini 3 in 1 ya, trio bertugas untuk membantu kelancaran tugas dari menteri keuangan,” ujar Anggito usai bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).(*)
Pewarta : Nurdin Pewarta Nusantara
Sumber : Liputan6/bbcnewsindonesia