Lampung Selatan,- Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tepat sasaran, agar mampu memberikan andil dalam percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 14,08% pada 2020 menjadi 12,57% pada 2024.
Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Selatan petahana H.Nanang Ermanto dalam debat kandidat beberapa waktu lalu , bahwa program PKH dan bedah rumah adalah program dengan anggaran pusat. Yang dilakukan adalah dengan sinergitas dengan presiden dan wakil presiden yang secara pribadi kenal dekat dan kerap berdiskusi. Dengan sinergitas itu, yakni percepatan dan penambahan jumlah peserta PKH.
“Presiden RI adalah presiden seluruh Rakyat Indonesia. Tidak ada korelasinya sinergitas dengan kedekatan secara pribadi dengan pemerintah pusat. Lampung Selatan merupakan bagian dari NKRI, tentunya porsi yang diberikan oleh pemerintah pusat dilakukan dengan cara objektif dan proporsional bukan dengan cara koneksifitas. Yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah bagaimana kemampuan untuk menggali potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Kinerja untuk capaian kinerja,” Kata Nanang.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Daerah ( Bapeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Sahurian, saat dikonfirmasi menyampaikan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 14,08% pada 2020 menjadi 12,57% pada 2024.
“Penurunan juga terlihat dari angka kemiskinan ekstrem dari 3,27% pada 2021 menjadi 2,16% pada 2023,” ujarnya kepada mediari pada, Selasa (5/11/2024) malam.
Ia pun mengatakan peta lokus kemiskinan ekstrem tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan terdapat di tujuh kecamatan dan 35 desa/kelurahan.
“Hal ini berdasarkan ketetapan SK Bupati Nomor: B/537/V.01/HK/2024. Melalui SK ini, seluruh program penanggulangan dan menurunkan tingkat kemiskinan harus mengacu pada lokasi yang ditetapkan. Serta penentuan sasaran penerima program/kegiatan berdasarkan data P3KE yang diakses melalui (aplikasi) SiBangKodir,” ujarnya.
Aryan pun mengapresiasi semua pihak terkait hasil laporan penanggulangan kemiskinan sampai dengan triwulan III tahun 2024. Pasalnya, dari 36 kegiatan dan 32 program serta 45 sub-kegiatan, laporannya telah mencapai 84,18%. Hasil tersebut akhirnya membuat Kabupaten Lampung Selatan berhasil mendapatkan dana insentif fiskal tahun berjalan 2024 dengan kategori percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem sebesar Rp5,7 miliar.
“PKH merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan. Dimana,yang ditujukan kepada keluarga sangat miskin dengan persyaratan yang dikaitkan upaya peningkatan sumber daya masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan gizi,” ucapnya.
(Sior Aka)
