JAKARTA – Oktober 2026 dinilai menjadi momentum penting dalam arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Istilah Radical Break atau perubahan mendasar mencuat sebagai gambaran atas gagasan untuk memutus pola lama dalam pengelolaan kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Gagasan tersebut tidak sekadar dimaknai sebagai pergantian pejabat atau rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan. Lebih dari itu, Radical Break dipandang sebagai upaya membangun kembali konstruksi tata kelola negara, mulai dari pola pengambilan kebijakan, konsolidasi kekuasaan, hingga orientasi pembangunan nasional.
Salah satu momentum yang disorot adalah pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara pada 2 Oktober 2026. Dalam narasi yang beredar, sebanyak 26 tokoh nasional disebut menjadi bagian dari lembaga tersebut. Nama Rocky Gerung turut menjadi perhatian karena selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik kebijakan pemerintah.
Menanggapi kehadirannya di lingkungan Istana, Rocky disebut menyampaikan bahwa dirinya hanya berpindah posisi, dari luar ke dalam, tanpa mengubah sikap dan pandangan kritisnya.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran bahwa kritik dan perbedaan pandangan dinilai tetap memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.
Tiga Arah Perubahan Mendasar
Gagasan Radical Break dalam kepemimpinan Prabowo setidaknya mencakup tiga agenda perubahan utama.
Pertama, perubahan dari teknokrasi yang dianggap jauh dari persoalan rakyat.
Kebijakan negara diharapkan tidak hanya bertumpu pada perhitungan administratif dan indikator ekonomi, tetapi juga berpijak pada konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, serta prinsip ekonomi Pancasila.
Pendekatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu gagasan yang ditekankan, yakni bagaimana negara mampu melindungi kelompok masyarakat lemah sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha dan kekuatan ekonomi nasional untuk berkembang.
Kedua, konsolidasi kepemimpinan dan arah kebijakan pemerintahan.
Persoalan koordinasi dan efektivitas pemerintahan menjadi bagian penting dalam agenda perubahan. Prinsip satu komando dimaknai sebagai upaya memperjelas tanggung jawab kepemimpinan serta memastikan seluruh jajaran pemerintahan bekerja dalam satu arah, dengan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama.
Ketiga, perubahan dari mentalitas proyek menuju instrumen kedaulatan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan hilirisasi industri menjadi sejumlah agenda yang disorot dalam kerangka perubahan tersebut.
Program-program itu tidak cukup hanya dinilai dari besarnya anggaran atau jumlah kegiatan yang terlaksana. Lebih penting adalah memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, memperkuat ekonomi nasional, serta meningkatkan kemandirian bangsa.
Jika ditemukan persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, evaluasi dan pembenahan mendasar diperlukan agar tujuan kebijakan tidak menyimpang dari kepentingan publik.
Oktober dan Tantangan Perubahan
Istilah Radical Break pada akhirnya bukan hanya tentang keberanian memutus kebiasaan lama. Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perubahan mendasar juga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pengawasan yang kuat, serta ruang kritik yang tetap terbuka.
Dengan demikian, Oktober 2026 dapat dibaca sebagai momentum yang menandai munculnya gagasan perubahan dalam arah pemerintahan Prabowo Subianto.
Apakah Radical Break benar-benar menjadi titik balik dalam tata kelola negara, tentu akan ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Sebab, perubahan sebuah negara tidak cukup diumumkan melalui slogan. Ia harus dibuktikan melalui kerja, keberpihakan, dan hasil yang dapat dirasakan rakyat.(*)
Pewarta : Nurdin Kamini
Sumber : Apriyan Sucipto (Rls/Analisis Politik)
