BANDAR LAMPUNG – Wacana pertukaran posisi politik antara Puan Maharani sebagai Wakil Presiden dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua DPR RI menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional. Skenario tersebut dinilai bukan sekadar persoalan pergantian jabatan, melainkan menyangkut mekanisme ketatanegaraan yang harus ditempuh sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pemerhati Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, Apriyan Sucipto, S.H., M.H., menilai, apabila wacana tersebut benar-benar menjadi agenda politik, perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) perlu menjadi pembahasan awal.
Menurut Apriyan, Pasal 427D UU MD3 mengatur bahwa Ketua DPR berasal dari anggota DPR yang partai politiknya memperoleh kursi terbanyak pertama. Ketentuan tersebut membuat posisi Ketua DPR periode 2024–2029 berada dalam mekanisme yang mengutamakan partai pemenang pemilu legislatif.
Dengan demikian, apabila Puan Maharani tidak lagi menjabat Ketua DPR, proses penggantiannya tidak serta-merta dapat diberikan kepada Sufmi Dasco Ahmad yang berasal dari Partai Gerindra.
“Selama ketentuan tersebut masih berlaku, penggantian Ketua DPR harus mengikuti aturan yang ada. Karena itu, jika mekanisme penetapan pimpinan DPR ingin diubah, revisi UU MD3 harus dilakukan terlebih dahulu,” ujar Apriyan dalam pandangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).
Ia berpendapat, revisi UU MD3 dapat diarahkan pada perubahan mekanisme penentuan pimpinan DPR, dengan mempertimbangkan prinsip musyawarah mufakat dan proses pemilihan demokratis di lingkungan parlemen.
Apriyan menilai, posisi Ketua DPR memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, hubungan kelembagaan antara DPR dan pemerintah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, menurut dia, perubahan mekanisme tersebut harus dilakukan melalui prosedur legislasi yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan posisi Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan politik antarelite. Mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Dengan demikian, setiap skenario pengisian jabatan tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Lebih lanjut, Apriyan menyebut terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian apabila wacana tersebut dibahas secara serius.
Pertama, kepastian hukum dalam mekanisme pergantian pimpinan lembaga negara. Kedua, hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif. Ketiga, transparansi proses politik agar perubahan aturan tidak hanya dipersepsikan sebagai kepentingan pergantian jabatan.
Ia berpandangan, penguatan koordinasi antara pemerintah dan parlemen perlu tetap berjalan dalam koridor checks and balances, sehingga fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah tidak kehilangan independensinya.
“Politik memang merupakan seni membangun kesepakatan. Namun, setiap kesepakatan harus berdiri di atas hukum yang jelas. Jika ada keinginan mengubah mekanisme kepemimpinan DPR, jalurnya adalah revisi undang-undang, bukan mengabaikan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Apriyan mendorong agar wacana tersebut, apabila memang menjadi agenda politik, dibicarakan secara terbuka melalui mekanisme resmi di lembaga negara.
Menurutnya, tujuan perubahan aturan harus dijelaskan kepada masyarakat, termasuk bagaimana dampaknya terhadap sistem demokrasi, keseimbangan kekuasaan, serta pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPR.
Penulis: Apriyan Sucipto, S.H., M.H.
Pemerhati Politik, Hukum, Sosial dan Budaya
Bandar Lampung, 12 November 2026. (*)
Pewarta : Nurdin Kamini
