LAMPUNG SELATAN – Alokasi Rp350 juta untuk 1 paket aplikasi PPDB SD-SMP oleh Dinas Pendidikan Lampung Selatan lewat INAPROC kode 67046227 memicu pertanyaan publik. Pasalnya, harga pasaran aplikasi PPDB secara nasional ternyata jauh di bawah angka itu.
Fakta Harga Pasar Aplikasi PPDB 2024-2026
Analisis Tajam:
Jomplang 291x Lipat: Jika dibanding paket custom termahal Rp1,2 juta, anggaran Rp350 juta milik Dinas Pendidikan Lampung Selatan 291 kali lebih mahal. Dengan Rp350 juta, bisa beli 291 paket aplikasi PPDB custom untuk 291 sekolah.
Skema E-Purchasing: Metode yang dipilih bukan tender terbuka. Artinya vendor sudah ada di e-katalog LKPP. Pertanyaannya: spesifikasi seperti apa yang nilainya Rp350 juta? Apakah sudah termasuk server khusus, integrasi Dapodik se-kabupaten, sistem anti-DDoS, dan garansi SLA 99,9%?
Acuan Rp350 Juta Hanya Masuk Jika: Bangun sistem dari nol dengan kompleksitas tinggi. Range nasional untuk aplikasi custom skala dinas memang Rp150 juta – Rp500 juta+. Faktor penentu: platform Android/iOS Rp30-180 juta, UI/UX Rp10-50 juta, integrasi pembayaran Rp15-50 juta, geolocation Rp20-40 juta, plus maintenance 15-25% dari biaya awal per tahun.
Tuntutan Transparansi:
Publik berhak tahu Kerangka Acuan Kerja (KAK) RUP 67046227. Jika Rp350 juta hanya untuk fitur standar formulir online, upload berkas, dan dashboard admin yang bisa dibuat gratis pakai Google, maka ini potensi pemborosan.
Namun jika Rp350 juta mencakup: lisensi seumur hidup, source code milik Pemda, server on-premise, integrasi real-time dengan Dapodik dan Dukcapil, sistem antrian anti-bot, mobile apps Android/iOS, dan support 24 jam saat musim PPDB, maka angka itu masih masuk range wajar custom enterprise.
Catatan Redaksi: DPRD dan Inspektorat Lampung Selatan wajib audit KAK dan membandingkan dengan harga e-katalog. Jangan sampai kasus “aplikasi Rp350 juta tapi server down saat PPDB” terulang. Uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan output dan outcome-nya.
(*)
