Lampung Timur _ Perselisihan kerja sama Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Timur kini berujung ke meja hijau.
Hilman, pemilik dapur, menggugat Tika yang selama ini berperan sebagai pemodal MBG. Perkara tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sukadana dengan Nomor Register 74/Pdt.G./PN.SDN.
Dalam gugatannya, Hilman mendalilkan bahwa selama kerja sama berjalan hampir lebih dari 8 bulan, dirinya tidak menerima pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat kedua belah pihak.
Hilman juga mendalilkan bahwa dirinya sudah berulang kali meminta transparansi laporan keuangan. Namun hingga gugatan dilayangkan, ia mengaku tidak pernah mendapatkan perhitungan yang jelas mengenai pemasukan, pengeluaran, dan sisa keuntungan yang seharusnya dibagi.
Akibat dalil tersebut, Hilman merasa dirugikan baik secara materiil maupun moril. Ia menilai kerja kerasnya bersama tim dapur selama lebih dari 8 bulan tidak dihargai sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini disusun, pihak Tika selaku tergugat belum memberikan keterangan resmi atas dalil gugatan tersebut. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku, dan kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk membuktikan dalilnya di persidangan.
Hilman, selaku pemilik dapur, memberikan kuasa kepada Kantor Apn Law Firm and Partners.
Sementara Tika, selaku pemodal MBG, memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.
Perkara ini kini menjadi sorotan, karena menyangkut program MBG yang berkaitan dengan kepentingan publik. Transparansi pengelolaan dana, laporan keuangan yang terbuka, dan kesepakatan tertulis dinilai menjadi kunci agar kemitraan dapur MBG tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Sidang perkara Nomor 74/Pdt.G./PN.SDN di PN Sukadana kini masih terus berjalan dan menunggu agenda persidangan berikutnya.
Pewarta : Nurdin Kamini
Sumber. : Apriyanto Sucipto /Rls
