LAMPUNG TIMUR — Kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Lampung Timur dinilai semakin memprihatinkan. Tekanan kebutuhan hidup, kerusakan infrastruktur, hingga kerawanan keamanan dirasakan langsung oleh masyarakat. Di saat yang sama, rencana penggunaan anggaran miliaran rupiah dan dugaan persoalan pengadaan proyek justru menjadi sorotan publik.
Penilaian ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARAJP) Lampung, Afrianando Sanjaya, dalam sebuah pernyataan resmi bertanggal Jumat (6/11/2026). Menurutnya, kondisi saat ini memerlukan evaluasi menyeluruh dan serius dari pemerintah daerah.
Afrianando menjelaskan, dalam kerangka kebencanaan, krisis sosial dapat terjadi akibat akumulasi tiga unsur, ancaman yang semakin besar, kerentanan masyarakat yang meningkat, dan kapasitas pemerintah yang belum memadai.
”Ketika ancaman semakin besar, masyarakat semakin rentan, sementara kapasitas pemerintah tidak mampu meredam tekanan, risiko bencana sosial akan meningkat,” ungkapnya.
Pertama, persoalan mendasar belum tuntas. Data menunjukkan sekitar 36,26 persen jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat, serta 73,97 persen jaringan irigasi mengalami kerusakan berat. Perkara pidana pun meningkat dari 697 perkara pada 2024 menjadi 757 perkara pada 2025.
Kedua, masyarakat masih harus berjuang sendiri. Di sejumlah desa seperti Bandar Agung (Bandar Sribhawono) dan Surabaya Udik (Sukadana), warga terpaksa membangun jalan secara swadaya.
”Jika masyarakat masih harus mengumpulkan uang sendiri untuk membangun jalan, sejauh mana APBD sudah benar-benar menjawab kebutuhan mereka? Gotong royong tidak boleh menjadi alasan pemerintah melepaskan tanggung jawabnya,” tegas Afrianando.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah rencana pekerjaan prasarana depan Kantor Pemda Kabupaten Lampung Timur dengan anggaran sekitar Rp9,4 miliar pada APBD 2026.
BARAJP mempertanyakan urgensi proyek tersebut di tengah keterbatasan infrastruktur di pelosok desa. Publik meminta pemerintah membuka secara transparan:
· Dokumen perencanaan dan alasan kebutuhan pembangunan
· Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB, dan Harga Perkiraan Sendiri
· Gambar teknis, spesifikasi, serta dokumen pengadaan dan pemenang tender
· Target penyelesaian dan manfaat nyata bagi masyarakat
”Jangan sampai wajah kawasan perkantoran semakin dipercantik, sementara wajah kehidupan masyarakat masih dipenuhi jalan rusak dan kesulitan ekonomi. Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mempercantik halaman kantor, tetapi lupa memperbaiki halaman kehidupan rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Persoalan integritas birokrasi juga menjadi sorotan menyusul dugaan penyimpangan proyek Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 senilai Rp24 miliar. Pemberitaan menyebut adanya dugaan monopoli suplai material batu dan keterkaitan pihak tertentu, termasuk nama Khairul Mukmin alias Ilung yang disebut sebagai suami Bupati Ela Siti Nuryamah. Kejaksaan Negeri Lampung Timur telah melakukan penggeledahan kantor Dinas Lingkungan Hidup pada Juni 2026 dalam rangka penyidikan.
Afrianando menegaskan pemberitaan bukan berarti vonis, namun masyarakat berhak tahu:
· Siapa saja pemasok material dan bagaimana proses penentuannya
· Apakah ada penguasaan rantai pasokan atau konflik kepentingan
· Apakah harga sesuai pasar dan bagaimana pertanggungjawaban anggaran
”Jabatan publik tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu. Bupati perlu menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan,” desaknya.
Lampung Timur memiliki catatan kelam. Mantan Bupati M. Dawam Rahardjo divonis 8 tahun 6 bulan penjara pada Februari 2026 terkait korupsi proyek penataan kawasan gerbang rumah dinas bupati dengan kerugian negara sekitar Rp3,8 miliar.
”Pengalaman masa lalu seharusnya membuat pemerintah lebih berhati-hati, transparan, dan bertanggung jawab. Ketika muncul kembali proyek penataan kawasan perkantoran bernilai miliaran rupiah, masyarakat berhak meminta keterbukaan sejak awal,” ujar Afrianando.
Dari total APBD sekitar Rp2,468 triliun, belanja operasi mencapai Rp1,543 triliun (62,53%) dan belanja pegawai Rp894,87 miliar (36,25%). Masyarakat mempertanyakan apakah besarnya birokrasi sebanding dengan kualitas layanan yang diterima. Perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengadaan barang dan jasa perlu dievaluasi secara terbuka.
Delapan Tuntutan BARAJP Lampung Timur
BARAJP meminta Bupati Ela Siti Nuryamah dan jajaran untuk:
1. Membuka informasi APBD secara transparan dan mudah diakses
2. Menjelaskan urgensi dan rincian anggaran proyek prasarana depan Kantor Pemda Rp9,4 miliar
3. Membuka dokumen lengkap proyek PSU Rp24 miliar
4. Memastikan dugaan konflik kepentingan diperiksa secara independen
5. Memperioritaskan perbaikan jalan, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan air bersih
6. Mengevaluasi belanja yang tidak produktif
7. Memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan
8. Menjamin birokrasi bersih dari KKN dan penyalahgunaan wewenang.
”Rakyat tidak membutuhkan pemerintahan yang hanya pandai menyusun laporan keberhasilan. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, kebutuhan terjangkau, pelayanan yang manusiawi, dan birokrasi yang bersih,” tegas Afrianando.
”Lampung Timur bukan milik penguasa. Lampung Timur adalah milik seluruh rakyatnya. Jika pemerintah gagal membaca penderitaan rakyat, yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan seorang bupati, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi pemerintahan daerah.”
Sampai saat ini redaksi mediari masih menunggu tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terkait pernyataan tersebut. Perkembangan selanjutnya akan terus kami kabarkan.
(ior)
