Lampung Selatan- Sebuah tamparan keras bagi akuntabilitas publik kembali datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025, yang notabene adalah agenda vital pengawasan pemerintah, justru molor dua jam penuh dari jadwal yang ditetapkan. Rapat yang seharusnya bergulir pukul 10.00 WIB, baru start pukul 12.00 WIB, sementara para kepala satker hingga Sekda sudah menanti cemas di ruang Badan Anggaran DPRD sejak pagi!
Puncaknya? Setelah ‘dipaksa’ dimulai, pembahasan krusial ini hanya berlangsung 30 menit sebelum akhirnya diskors untuk istirahat. Sebuah indikasi nyata bahwa agenda penting ini hanya dijadikan formalitas belaka. Ketika ditanya, seorang anggota Fraksi Golkar dengan enteng beralasan, “kolega lainnya masih sibuk dengan aktivitas partai.” Dalih yang justru memperkuat persepsi publik tentang rendahnya prioritas terhadap tugas legislatif.
Padahal, penetapan Panitia Khusus (Pansus) LKPj ini seharusnya menjadi tonggak penting dalam memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan di Lampung Selatan. Pansus ini diketuai oleh Amelia Nanda Sari dari Fraksi Gerindra, didampingi Derri Kusuma sebagai Wakil Ketua, serta Bayu sebagai Sekretaris.
Anggota Pansus yang lintas fraksi juga sudah lengkap, mulai dari Amelia Nanda Sari dan Ali Wardana (Gerindra); Hendri Gunawan dan Samsul (PDI Perjuangan); Deri dan Ahmad Ahkan (Golkar); Agus Sartono dan Edi Waluyo (PAN); Ismail dan Yudi (PKB); Achmad Johani dan Jenggis Khan Haikal (Demokrat); M Gilang dan Suhadirin (NasDem); hingga Imam Rohadi (PKS). Namun, dengan permulaan yang begitu amburadul, patut dipertanyakan seberapa serius dan efektif Pansus ini akan bekerja mengawal pertanggungjawaban anggaran rakyat.***
