CANDIPURO, LAMPUNG SELATAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, kembali menuai protes. Senin (4/5/2026), sejumlah sekolah memulangkan paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Penyelenggaraan Gizi (SPPG). Alasannya menu tak bervariasi dan busuk.
Tak hanya siswa. Ibu menyusui yang menjadi sasaran program MBG turut angkat bicara.
Keluhan bermula dari ruang kelas. Guru dan siswa melaporkan, menu yang datang dari SPPG nyaris sama setiap hari. Ayam goreng, tempe, dan sayur bening berulang tanpa rotasi bahan pangan.
“Anak-anak sampai hafal. Begitu dibuka, mereka langsung bilang ‘ah, ini lagi’. Ada juga yang nasinya sudah bau,” kata seorang guru SD di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan yang meminta namanya dirahasiakan.
Kondisi lebih parah ditemukan di Desa Sidoasri, Dusun Cerucuk. Seorang ibu rumah tangga mengaku menerima buah jeruk dalam kondisi berjamur untuk paket MBG anaknya.
Tak hanya untuk siswa, MBG juga menyasar ibu menyusui. Namun kualitas yang diterima justru menimbulkan kekecewaan.
“katanya dapat tambahan gizi. Tapi yang datang makanan itu itu saja , ayamnya keras, sayurnya sudah asam. Buahnya juga busuk. Kalau saya makan ini, ASI saya bagaimana?” tutur S, 28, warga Dusun Cerucuk.
Ia khawatir, asupan yang seharusnya meningkatkan kualitas ASI justru berisiko mengganggu kesehatan ibu dan bayi.
Menanggapi keluhan beruntun itu, beberapa sekolah memilih tidak membagikan paket. Makanan dikembalikan langsung ke Dapur SPPG Candipuro disertai catatan keberatan.
“Kami tak mau ambil risiko. Daripada anak-anak atau ibu-ibu sakit, lebih baik kami tolak dulu sampai diperbaiki,” ujar seorang kepala sekolah.
Pedoman MBG mewajibkan menu beragam, aman, dan memenuhi prinsip “Isi Piringku”. Basi, bau, dan buah busuk jelas melenceng dari standar. Program yang dibiayai negara ini justru berpotensi kontraproduktif jika pengawasan kendur.
Hingga berita ini diturunkan, pengelola Dapur SPPG Candirejo Titiwangi Candipuro belum memberi keterangan resmi.
Catatan Redaksi:Kasus Candipuro menambah daftar panjang masala distribusi MBG. program mulia ini rawan kehilangan kepercayaan publik. Evaluasi menyeluruh tak bisa ditunda.
(ior)
