Kalianda – Ketimpangan alokasi anggaran infrastruktur menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Lampung Selatan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (16/4/2026).
Dalam forum tersebut, anggota Komisi III menilai pembangunan infrastruktur jalan masih terlalu terpusat pada ruas jalan kabupaten. Sementara itu, jalan lingkungan di desa-desa belum tersentuh secara merata.
Salah satu anggota Komisi III DPRD Lampung Selatan menyebut, selama ini program perbaikan jalan lebih banyak dialokasikan untuk ruas jalan utama milik kabupaten. Akibatnya, banyak jalan lingkungan dan jalan penghubung antar-dusun di desa yang kondisinya rusak parah namun belum mendapat perhatian.
“Jangan sampai pembangunan hanya fokus di jalan kabupaten. Jalan desa juga urat nadi ekonomi warga. Kalau rusak, distribusi hasil tani terganggu, anak sekolah juga kesulitan,” ujar salah satu anggota dewan dalam RDP.
Dewan meminta Bappeda mengevaluasi ulang skala prioritas pembangunan infrastruktur. Pemerataan dinilai penting agar manfaat pembangunan bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di pusat kota atau ruas strategis saja.
Menanggapi sorotan tersebut, pihak Bappeda Lampung Selatan menyatakan akan menampung masukan dari DPRD. Bappeda berjanji melakukan sinkronisasi data kebutuhan infrastruktur di tingkat desa bersama dinas terkait dan pemerintah kecamatan.
“Kita akan petakan ulang mana titik yang paling mendesak. Prinsipnya, anggaran terbatas harus tepat sasaran dan berkeadilan,” kata perwakilan Bappeda.
Komisi III juga mendorong agar musrenbang desa lebih dioptimalkan, sehingga usulan perbaikan jalan lingkungan bisa masuk dalam perencanaan tahun berikutnya.
Selain soal pemerataan, DPRD turut menyoroti transparansi alokasi anggaran infrastruktur. Dewan meminta Bappeda membuka data secara rinci terkait ruas jalan mana saja yang menjadi prioritas, berapa anggaran yang digelontorkan, dan target penyelesaiannya.
RDP diakhiri dengan kesepakatan bahwa Komisi III akan melakukan monitoring lapangan ke beberapa desa untuk melihat langsung kondisi jalan lingkungan yang dikeluhkan warga.
(*)
