KALIANDA – Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Edi Waluyo, menegaskan perlunya feasibility study (FS) atau studi kelayakan untuk menindaklanjuti aspirasi 9 desa di Kecamatan Jati Agung yang ingin bergabung ke wilayah administratif Kota Bandar Lampung.
Menurut Edi, FS penting dilakukan agar ada analisis mendalam berbasis ilmiah dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, potensi wilayah, dan kependudukan.
“Rencana perpindahan ini wajib ada studi kelayakannya sebagai bahan pertimbangan masyarakat maupun pihak terkait. Harus terukur apa saja dampak positif dan negatif yang akan timbul setelah pindah, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari karena kurangnya pemahaman,” ujar Edi Waluyo saat hearing bersama kepala desa, aparatur, dan perwakilan warga 9 desa Jati Agung, Kamis 16 April 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lamsel, Jenghis Khan Haikal, menyoroti minimnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemkab Lampung Selatan, dan Pemkot Bandar Lampung selama ini. Ia menekankan pentingnya etika administrasi pemerintahan di setiap tahapan proses agar kebijakan tidak menimbulkan polemik.
“Prosesnya baru surat Gubernur ke Bupati. Nanti Bupati menyurati Ketua DPRD untuk ditindaklanjuti lewat rapat paripurna. Setelah itu dibentuk Panitia Khusus. Tugas Pansus nanti menilai sejauh mana proses peralihan ini sesuai hukum, aspiratif, dan tidak merugikan masyarakat maupun daerah,” jelas Jenghis.
Sebagai informasi, sebanyak 9 desa di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, sepakat mengusulkan bergabung dengan Kota Bandar Lampung untuk perluasan wilayah dan peningkatan pelayanan publik. Kesembilan desa tersebut adalah Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, Banjaragung, dan Sumber Jaya.
(*)
