KALIANDA,— Penagihan Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp1,615 miliar di Dinas Pendidikan Lampung Selatan tersendat. Hingga Februari 2026, uang negara yang berhasil dikembalikan ke kas daerah baru Rp178 juta, atau setara 11 persen dari total temuan.
Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Agus Hariyanto, mengakui masih ada sisa TGR Rp1,437 miliar yang menjadi tanggungan 23 rekanan. Mereka adalah pelaksana 55 paket pembangunan gedung sekolah tahun anggaran 2024 yang terbukti bermasalah.
“PPK sudah bersurat. Ini teguran ketiga. Ada yang sudah mengembalikan, ada yang belum,” kata Agus saat ditemui di kantornya, Senin, 27/4/2026.
Agus menegaskan, rekanan yang tidak merespons terancam sanksi berat. “Target dua bulan harus selesai. Ini murni TGR karena kurang volume. Kalau bandel, masuk daftar hitam LPSE,” ujarnya.
Temuan ini bukan tanpa dasar. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 atas APBD Lampung Selatan TA 2024 mencatat 55 paket Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Kelas Baru sarat masalah.
Total temuan Rp1,615 miliar itu terbagi dua: kekurangan volume pekerjaan Rp655,4 juta dan ketidaksesuaian spesifikasi Rp971,1 juta. Item yang paling sering “disunat” antara lain K3, folding gate, rangka atap baja ringan, plafon, hingga pengecatan.
Berkaca dari temuan BPK, Disdik Lampung Selatan berjanji memperketat pelaksanaan DAK Fisik 2026. Agus menyebut ada tiga langkah utama.
Pertama, pengawasan berlapis. “Mulai 2026 wajib ada tim teknis gabungan di lapangan. Ada uji lab material baja ringan dan beton, serta berita acara mutu setiap progres 25 persen,” tegasnya.
Kedua, transparansi anggaran. Ringkasan RAB akan ditempel di papan proyek. Masyarakat juga diberi kanal pengaduan lewat WA hotline Disdik. “Kalau ada laporan kurang volume, tim turun 1×24 jam,” kata Agus.
Ketiga, skrining rekanan. Agus memastikan, 23 perusahaan yang masih berutang TGR tidak akan diikutkan dalam proyek DAK 2026. “Kami selektif. Yang masih utang TGR tidak boleh,” ucapnya.
Ditanya apakah rekanan bermasalah itu masih ikut tender APBD 2025, Agus tak menjawab lugas. Ia hanya menyebut pihaknya masih evaluasi.
Terkait kabar “DAK 2026 sudah dibagi-bagi diam-diam”, Agus membantah. “Tidak benar. Longlist sekolah penerima masih kami susun. Semua lewat e-katalog,” kilahnya.
Mantan Kabid: “Saya Enggak Paham”
Sementara itu, mantan Kepala Bidang Sarpras Disdik Lamsel berinisial F justru mengaku tak tahu soal 55 paket bermasalah tersebut. “Ga paham bang, karena saya ga disana lagi,” tulisnya via pesan WhatsApp.
Untuk DAK 2026, Disdik memprioritaskan ruang kelas dengan kerusakan berat dan sekolah yang kelebihan rombongan belajar. Namun, jumlah pasti sekolah penerima dan pagu anggaran masih menunggu petunjuk teknis resmi dari Kemendikbudristek.
(*)
