KALIANDA – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Ismail, meminta Musyawarah kerja kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Lampung Selatan untuk mengakomodir seluruh kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, di wilayah setempat.
Permintaan tersebut disampaikan Ismail untuk menghindari adanya kesan pengkotakan antara sekolah negeri dan swasta. Ia menilai penggabungan dalam satu wadah penting demi menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan pendidikan.
”Demi persatuan dan kesatuan, sudah layak untuk digabung. Sehingga tidak ada kesan pengkotakan antara sekolah negeri dan swasta,” ujar Ismail, Selasa (11/8/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Katibung, Way Sulan, dan Candipuro itu menjelaskan, MKKS berfungsi sebagai wadah peningkatan kompetensi kepala sekolah serta tempat bermusyawarah. Menurutnya, forum tersebut seharusnya mampu menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Lampung Selatan.
Ismail berharap ke depan MKKS lebih inklusif dalam merangkul seluruh elemen pendidikan, baik negeri maupun swasta. Hal ini dinilainya penting untuk mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di Bumi Khagom Mufakat.
Sementara menanggapi hal itu, Ketua MKKS SMP Lampung Selatan,Ghofur menegaskan bahwa tidak terjadi dualisme kepengurusan di tubuh lembaganya. Ia membantah informasi yang menyebutkan adanya perpecahan atau pengkotakan dalam organisasi tersebut.
”Intinya tidak ada dualisme. Informasi yang menyebut adanya dualisme itu tidak benar,” ujar Ghofur saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp ,pada Selasa (11/8/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari pihak MKKS SMP terkait langkah konkret dalam mengakomodir sekolah swasta, sebagaimana yang diharapkan oleh Komisi III DPRD setempat.
(ior)
