LAMPUNG SELATAN — Proyek rehabilitasi tanggul Sungai Way Katibung–Way Sulan senilai Rp23.999.926.129 di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, mengundang keprihatinan. Proyek yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung ini terlihat bagus di permukaan, namun kualitas dipertanyakan dari berbagai sisi.
Lokasi ini bukan baru,tanggul di sini jebol pada April 2025, air meluap setinggi 3 meter, merendam rumah dan hamparan sawah warga. Kini, di tengah pembangunan ulang, muncul temuan-temuan yang mengkhawatirkan.
Material bronjong diduga diangkut dari lokasi yang tidak memiliki IUP maupun IPR.
Salah satunya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Way Sulan milik mantan Kades, ongkos Rp170.000/m³.
Hal ini tegas melanggar Pasal 158 & 161 UU No. 4/2009 Minerba,ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda Rp100 miliar. Pengecualian hanya berlaku untuk galian di lokasi proyek yang sama, dipakai langsung tanpa dijual dan dipindah syarat ini tidak terpenuhi.
Belum ada bukti material melalui uji laboratorium. Jika kualitas batu, tanah, dan lapisan penahan tidak terjamin, struktur tanggul dikhawatirkan cepat rusak sebelum waktunya. Warga takut bencana 2025 terulang.
Klaim Perusahaan Belum Terbukti
PT Tirta Indo Karya menyatakan semua material sudah lulus uji dan disetujui Konsultan Supervisi PT Rayakonsult KSO PT Bina Buana Raya serta Pejabat Pembuat Komitmen. Namun fakta di lapangan, sumber batu tanpa izin, tidak ada bukti uji lab menunjukkan kontradiksi.
Pesan Tegas untuk BBWS
Warga dan pemantau berharap BBWS Mesuji Sekampung tidak sekadar memandang proyek selesai secara fisik.
”Jangan terkesan bagus saat pembangunan, tapi acuh akan kualitas. Infrastruktur ini adalah benteng nyawa dan harta warga. Jika dibangun asal jadi, siapa yang bertanggung jawab saat jebol kembali?” tegas warga.
Proyek ini dibiayai APBN 2026, bukan dana kecil. Masyarakat menuntut Verifikasi sumber material dan perizinannya,Tampilkan bukti hasil uji laboratorium secara terbuk,Jaminan kualitas sesuai spesifikasi teknis dan Pengawasan ketat di lapangan, tidak hanya di atas kertas
BBWS Mesuji Sekampung diminta menjawab temuan ini secara transparan demi kepercayaan publik dan keselamatan ratusan keluarga yang tinggal di tepian sungai.
(*)
