Bandar Lampung _Wacana munculnya dua nama tokoh PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Puan Maharani, sebagai kandidat calon Wakil Presiden, menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional. Keduanya dinilai memiliki karakter, kekuatan politik, serta pendekatan kepemimpinan yang berbeda.
Pemerhati Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, Apriyan Sucipto, S.H., M.H., menilai perdebatan mengenai kedua figur tersebut sejatinya bukan sekadar persoalan siapa yang paling layak menduduki jabatan Wakil Presiden, melainkan menyangkut arah politik dan kebutuhan bangsa ke depan.
Dalam pandangan Apriyan, posisi Wakil Presiden tidak semestinya dipandang hanya sebagai pelengkap kekuasaan. Jabatan tersebut merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan pemerintahan.
Menurutnya, Pramono Anung merepresentasikan sosok pemimpin yang mengedepankan stabilitas, pengalaman birokrasi, serta pendekatan politik yang relatif tenang.
Pengalaman Pramono sebagai Sekretaris Kabinet dan Gubernur DKI Jakarta menjadi modal tersendiri. Ia dinilai memahami mekanisme pemerintahan, koordinasi antarlembaga, serta dinamika pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
“Pramono Anung menawarkan politik yang menenangkan. Ia memiliki pengalaman birokrasi dan kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Sosok seperti ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan,” demikian pandangan Apriyan.
Meski demikian, ia menilai terdapat persoalan etis dan kepentingan publik yang perlu dipertimbangkan apabila Pramono diarahkan ke panggung politik nasional.
Pasalnya, Pramono masih mengemban amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap warga Jakarta apabila terjadi perubahan posisi sebelum masa tugasnya dituntaskan.
Di sisi lain, Puan Maharani dinilai memiliki keunggulan dalam aspek konsolidasi politik dan kekuatan kelembagaan partai.
Sebagai Ketua DPR RI sekaligus salah satu tokoh utama PDI Perjuangan, Puan mempunyai pengalaman politik dan posisi strategis dalam hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Apriyan memandang Puan dapat menjadi simbol penguatan komunikasi politik serta konsolidasi kekuatan partai dalam pemerintahan.
Namun, menurutnya, Puan juga menghadapi tantangan berupa persepsi publik mengenai politik dinasti. Isu tersebut menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang tidak bisa diabaikan, meskipun penilaian terhadap kapasitas seseorang semestinya tetap didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak.
“Sebagian masyarakat melihat Puan sebagai simbol kesinambungan politik, sementara sebagian lainnya masih mempertanyakan fenomena politik dinasti. Dalam demokrasi, persepsi publik merupakan realitas politik yang harus diperhatikan,” ujarnya.
Pramono untuk Stabilitas, Puan untuk Konsolidasi
Membandingkan kedua tokoh tersebut, Apriyan melihat masing-masing memiliki keunggulan sesuai kebutuhan politik yang berbeda.
Pramono Anung dinilai lebih merepresentasikan kebutuhan sosial dan pemerintahan melalui pendekatan yang menenangkan, menjembatani kepentingan, serta mengedepankan stabilitas.
Sementara Puan Maharani dinilai lebih merepresentasikan kebutuhan konsolidasi politik, penguatan posisi partai, dan hubungan kelembagaan dalam pemerintahan.
Menurut Apriyan, bangsa Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang tidak hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga memahami konstitusi, mampu meredakan polarisasi, serta menghormati kehendak rakyat.
Ia menegaskan, proses penentuan figur pemimpin nasional tidak boleh semata-mata menjadi hasil kompromi elite politik. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan bangsa dan prinsip demokrasi.
“PDI Perjuangan kini berada pada persimpangan pilihan: menghadirkan figur yang dinilai mampu menenangkan bangsa atau memilih figur yang lebih kuat dalam mengonsolidasikan kekuatan partai,” ungkapnya.
Apriyan menambahkan, siapa pun figur yang nantinya dipilih, proses politik harus berjalan melalui mekanisme konstitusional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sebab, menurutnya, jabatan Wakil Presiden bukanlah hadiah politik ataupun sekadar pembagian kekuasaan di antara elite, melainkan amanah konstitusi yang harus dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.(*)
Apriyan Sucipto, S.H., M.H.
Pemerhati Politik, Hukum, Sosial dan Budaya
Bandar Lampung, 13 November 2026.
Editor : Nurdin Abd
Pewarta : Nurdin Kamini
